PENGERTIAN
HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DAN APLIKASINYA
PENDAHULUAN
Dalam melaksanakan
pembangunan dibidang arsitektur kita harus mengetahui hukum pranata pembangunan, dimana didalamnya terdapat peraturan perundang – undangan yang
mengatur segala tata tertib dalam melaksanakan pembangunan.
PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Untuk membahas masalah
hukum pranata pembangunan di Indonesia, pertama-tama kita harus mengetahui apa
yang sebenarnya dimaksud dengan hukum pranata pembangunan, menurut kamus besar
bahasa Indonesia.
- Hukum adalah (1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis
- Sedangkan Pranata adalah interaksi antar individu/kelompok/kumpulan, pengertian individu dalam satu kelompok dan pengetian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda.
- Pembangunan adalah perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.
Jadi,
definisi dari Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengikat
yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk
mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.
Dalam
arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada
peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu
dengan lingkungan binaan.
Interaksi
yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait
sepertiadalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan
unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi
kebutuhan bermukim.
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI
INDONESIA
- Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum
- Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
- Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
a) Mahkamah Agung (MA)
beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia
mengadili perkara yg kasuistik;
b) Sedangkan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
c)
Lawyer, pihak yg
mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb.
PENGAPLIKASIAN
Saat ini jumlah penduduk perkotaan seluruhnya
diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar
3 juta orang.
Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh
perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih
kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Ruang
dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi
manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem
(sumberdaya alam dan sumberdaya buatan) berlangsung. Ruang perlu ditata agar
dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman
terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.
CONTOH SURAT KERJA
DIBIDANG KONSTRUKSI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi dijelaskan bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan jasa
konstruksi nasional adalah pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi
prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban. Dengan
kesetaraan di antara para pihak di dalam kontrak diharapkan dapat terwujudnya
daya saing yang andal dan kemampuan untuk menyelenggarakan pekerjaan secara
lebih efisien dan efektif.
